nusakini.com--Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah menetapkan arah kebijakan dan agenda kerja di tahun 2018. Arah kebijakan, masih tetap fokus pada beberapa masalah dan isu strategis di perbatasan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Utama BNPP, Hadi Prabowo di Jakarta, Jumat (5/1). 

Menurut Hadi, yang juga Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), salah satu agenda kerja yang diprioritaskan BNPP di tahun 2018, adalah percepatan penyelesaian dan penegasan batas wilayah negara. " Ini baik darat, laut dan udara," kata dia. 

• Ada 29 Titik Lintas Batas Tak Resmi di Sambas dan Bengkayang, BNPP Lakukan Identifikasi
• Begini Cerita di Balik Pembangunan Daerah Perbatasan Indonesia
• Ada 187 Kecamatan di Indonesia yang Berbatasan dengan Negara Lain
• Kepala BNPP Beri Perhatian Tiga Hal Pengelolaan Perbatasan
• Pemerintah Bentuk 20 Pos dan Kantor SAR Baru Selama 2017

Fokus lainnya, lanjut Hadi, adalah pembangunan sarana dan prasarana sosial dasar. Sarana dan prasarana soal dasar ini, mencakup pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Ia contohkan pembangunan gedung sekolah, dan juga distribusi para pengajarnya. Termasuk juga pembangunan sarana layanan kesehatan seperti puskesmas dan penyebaran tenaga kesehatannya. 

"Agenda kerja lainnya yang jadi prioritas adalah pembangunan sarana dan prasarana perekonomian sektor unggulan, baik itu sektor unggulan pertanian, kemaritiman, industri, kehutanan dan pariwisata," katanya. 

Pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan pun, kata Hadi, akan terus digenjot di tahun 2018. Pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan ini mencakup pembangunan infrastruktur jalan, transportasi, elektrivikasi dan komunikasi. " Pembangunan sarana dan prasarana pendukung startegis seperti pengelolaan batas wilayah negara, pengamanan wilayah, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)," kata dia.(p/ab)